Makalah ini mengelaborasi mengenai tolok ukur Pancasila dalam pengujian undang-undang untuk mewujudkan keadilan substantif, Pancasila secara teoritis dan praktis dapat menjadi tolok ukur dalam pengujian undang-undang, sebab Pancasila merupakan pedoman umum bagi seluruh pemerintahan, yang memberikan tuntunan dan arah bagi pembentukan undang-undang. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadikan Pancasila sebagai tolok ukur demi keadilan substantif, misalnya: Pengujian Undang-undang No.1/PNPS/Tahun 1965; (2) Pengujian Undang-Undang No.3 Tahun 2009; dan (3) Pengujian Undang-undang No.45 Tahun 1999.