Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap keberadaan situs candi di Prambanan yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Tengah yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dasar hukum mengenai BPCB sendiri telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Balai Pelestarian Cagar Budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan perlindungan hukum terhadap keberadaan situs candi di Prambanan oleh BPCB Jawa Tengah serta kendala yang di hadapi dalam upaya melindungi dan melestarikan keberadaan candi di Prambanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan yang dilakukan oleh BPCB Jawa Tengah sudah berjalan cukup baik dibandingkan dengan keadaan sepuluh tahun lalu dan terus berkembang ke arah yang lebih baik. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi BPCB Jawa Tengah dalam upaya melindungi situs candi di Prambanan, diantaranya keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan alokasi dana, sarana dan prasarana yang kurang memadai, belum adanya PP turunan dari UU Cagar Budaya dan masih adanya perilaku masyarakat sekitar yang kurang peduli terhadap kelestarian situs Cagar Budaya