Indonesia merupakan negara yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian (Agraris). Pasal 10 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA) mewajibkan pemilik tanah pertanian untuk mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif tanah pertaniannya. Namun dalam kenyataannya masih banyak terdapat orang yang memiliki tanah pertanian secara absentee tercatat di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ponorogo, beberapa kelurahan yang penulis teliti, sehingga dalam prakteknya adanya peraturan mengenai larangan tanah absentee belum bisa diterapkan secara efektif, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah yang menyebabkan terjadinya pemilikan tanah pertanian oleh orang yang berdomisili di luar kelurahan diatas. Penelitian ini dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor penyebab terjadinya kepemilikan tanah absentee adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat, faktor aparat penegak hukumnya, faktor sarana dan prasarana dan faktor ekonomi. Untuk melakukan tanggung jawabnya Badan Pertanahan Nasional yang telah melakukan upaya untuk mengatasi terjadinya pemilikan tanah absentee di Kabupaten Ponorogo yaitu dengan melakukan penertiban administrasi dan penyuluhan hukum. Selanjutnya untuk mencegah terjadinya pemilikan tanah absentee perlu diadakan kordinasi antara Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ponorogo dengan instansi yang terkait yaitu Kepala Desa dan PPAT/ PPAT sementara (Lurah).