Pelayanan publik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok maupun suatu instansi untuk dapat meberikan kemudahan dan bantuan kepada masyarakat untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam hal ini untuk menunjang pelayanan publik yang lebih baik di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, dinas membuat program pelayanan melalui Big Data. Penerapan Big Data bertujuan untuk mengatasi permasalahan pelayanan publik agar dapat merumuskan kebijkan dan perencanaan suatu pengambilan keputusan. Penelitian ini menjelaskan tentang Politik Big Data di Era Distrupsion (Skema Kerja Lembaga Data Dalam Menyediakan Jasa Bagi Pelayanan Publik di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil analisis penelitian ini berdasarkan eavaluasi beberapa indikator skema kerja pengelola data yaitu 1) kapasitas data yang belum baik, karena sering terjadi trouble data, pelemahan server dan daya akses pada sitem Big Data. 2) indikator kecepatan data yang sudah baik namun sering terjadi gagal koneksi dan pelemahan sistem pada saat server klient ke server pusat. 3) indikator keragaman data yang dimana data pada tampilan program sudah sangat bagus namun pada segi keragaman data masih sangat minim yang dimana hanya menggunakan satu jenis layanan saja yaitu layanan pengecekan kamar di RSUD Kota Yogyakarta. 4) dari indikator skema kerja lembaga data yaitu jenis data yang digunakan pada sistem Big Data sudah sangat baik karena data yang ada tergolong data terstruktur. 5) tujuan yang dimana tujuan penggunaan Big Data untuk Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yaitu unutk mempermudah penginputan data dan kebutuhan lainya. 6) mekanisme yang dimana menggunakan sistem ETL dengan cara integritas data, manage data dan menganalisa data. 7) indikator hambatan masih sangat lemah karna Dinas Kesehatan kurang dalam memberikan data untuk bisa di analisis dan dievaluasi untuk dijadikan pelayanan keseahatan. Kesimpulan penggunaan Big Data pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta terkait pelayanan publik masih belum maksimal dikarenakan kurangnya keberagaman data yang masih satu pelayanan saja yaitu pengecekan ruangan kamar RSUD. Selain itu adanya hambatan terkait minimnya data yang diberikan Dinas Kesehatan serta kurangnya ketersediaan data, kompetensi SDM, privasi data dan infrastruktur penunjang. Maka dari itu Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta perlu menambahkan penggunaan Big Data dan berkoordinasi lebih baik dengan lembaga data unutk penyediaan data-data agar pelayanan publik yang ada di Dinas menjadi lebih baik. Saran untuk penelitian selanjutnya, dapat dilakukan survei/pengukuran kualitatif terhadap tingkat kematangan implementasi teknologi Big Data menggunakan instrument penilaian yang telah dikembangkan oleh TDWI, pada lebih banyak instansi pemerintah. Dengan demikian, didapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang implementasi teknologi Big Data di lembaga pemerintahan Indonesia khusunya Kota Yogyakarta.