Penelitian ini membahas tentang Transparansi Penggunaan Dana Desa dalam Perspektif Pemerintah, Studi Kasus Pembanguna Infrastruktur tahun 2017. Alasan peneliti melakukan penelitian ini, untuk mengukur Transparansi Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Mayang Sari tahun 2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang merupakan sebuah cara untuk lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan. hasil penelitian diperoleh dari metode wawancara yang dilengkapi dokumentasi dengan pihak Pemerintahan dan Masyarakat Desa Mayang Sari. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di pemerintah Desa dan masyarakat Desa Mayang Sari. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Transparansi Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Desa Mayang Sari memiliki 3 variabel yaitu menyediakan akses dimana pemerintah menyediakan musyawarah yang dilakukan 3 kali dalam 1 tahun dan papan informasi berupa baleho dan spanduk. Kualitas transparansi yang dihasilkan pemerintah seperti menyediakan dokumen yang bisa diakses setiap saat akan tetapi belum bisa dipenuhi pemerintah Desa Mayang Sari dan data yang dihasilkan belum bisa dikatakan akurat dan jujur. Kepercayaan masyarakat yaitu masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur sebagai pelaksana pembangunan dan memberikan data yang akurat dan jujur yang dihasilkan pemerintah berupa papan informasi mengenai APBDes dan spanduk dalam pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur. Kesimpulan dari hasil penelitian ini mengenai Transparansi Penggunaan Dana Desa dalam Perpsektif Pemerintahan tidak bisa dikatakan transparan karena belum tersedianya website Desa dan data yang dibuat belum akurat dan jujur. Saran peneliti kepada Pemerintah Desa Mayang Sari agar menyediakan Rapat Bulanan, Rapat koordinsi kepada masyarakat, laporan Penggunaan Dana Desa secara berkala dan harus menyediakan Website agar masyarakat bisa mengakses informasi mengenai Desa setiap saat, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang bekerja di kantor Desa,salah satu alasan tidak adanya website Desa karena aparatur pemerintah Desa belum bisa mengelola website dan tidak menguasi tugasnya.