Pergeseran pendekatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam melakukan reformasi sektor keamanan dari state centre menjadi hybrid peace telah menarik perhatian para penstudi keamanan. Pergeseran ini mengindikasikan adanya pengakuan akan pentingnya aktor masyarakat lokal dalam menyukseskan PBB dalam membangun institusi keamanan yang efektif. Namun demikian, terjadi gap antara teori dengan praktek di dalam kasus reformasi sektor keamanan di Timor Leste sejak 1999-2006. PBB ternyata mengalami kegagalan dalam membangun institusi keamanan yang efektif di Timor Leste. Institusi militer (F-FDTL) dan kepolisian (PNTL) yang dibentuk oleh PBB justru menjadi sumber ketidakamanan negara pada tahun 2006-2008. Berdasarkan pada pendekatan hybrid peace dan metode kualitatif dengan menggunakan data primer hasil wawancara maupun data-data dari dokumen resmi PBB serta pustaka lainnya, ditemukan bahwa sebenarnya PBB gagal melibatkan para pemilik lokal (local ownership) dalam mendukung misi mereka. Kegagalan ini disebabkan oleh bentuk organisasi UNTAET yang elitis, minimnya pengetahuan staff akan budaya dan politik masyarakat Timor Leste, serta rendahnya kualitas pendidikan para pemilik lokal yaitu personel keamanan negara Timor Leste.