Search
Now showing items 1-10 of 70
KONFERENSI APPPTM SIDOARJO "AKUNTABILITAS PELAKSANAAN DANA DESA DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT PROVINSI MALUKU UTARA (STUDI KASUS DESA GUFASA DAN DESA MATUI KECAMATAN JAILOLO)"
(APPPTM, 2017-02-24)
Salah Satu perubahan besar dalam keuangan publik di
tingkat Desa adalah adanya pemberian dana Desa kepada
seluruh Desa yang berada di wilayah Indonesia, dana Desa ini di
keluarkan sejak tahun 2015 menurut Undang-undang ...
KONFERENSI APPPTM SIDOARJO "KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BIMA TERHADAP PERUBAHAN KELUARGA TENAGA KERJA WANITA (TKW)"
(APPPTM, 2017-02-24)
Salah satu perhatian didalam Rencana
Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah
Kabupaten Bima adalah masalah ketenagakerjaan,
namun tentunya perhatian itu harus teroperasionalisasi
melalui sebuah program nyata ...
KONFERENSI NASIONAL APPPTM DI PALEMBANG
(2016-05-25)
KEWENANGAN KASULTANAN DALAM BIDANG PERTANAHAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KONFERENSI APPPTM DI PALU
(2015-05-09)
TATA KELOLA KEBIJAKAN QANUN NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG MAISIR (PERJUDIAN) DI KABUPATEN GAYO LUES PROVINSI ACEH
GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE DAN INTERNASIONALISASI PROGRAM STUDI : STUDI KASUS PADA 2 (DUA) PROGRAM STUDI DI PERGURUAN TINGGI NEGERI (PTN) DAN PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH (PTM)
(FAI-UB, 2019)
Good University Governance (GUG) sangat relevan dengan upaya
internasionalisasi yang dilakukan universitas dan program studi dibawahnya.
Penelitian ini mengkomparasikan strategi GUG dalam internasionalisasi Prodi
Ilmu ...
EFEKTIVITAS PENGAWAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) TERHADAP PEREDARAN MAKANAN IMPOR OLEH PEDAGANG UMKM DI KOTA PEKANBARU
(Program Studi Ilmu Pemerintahan Unmuh Tanggerang, 2019)
Penelitian ini dilakukan untuk melihat sampai sejauhmana efektivitas pengawasan dari BPOM di
Pekanbaru terhadap peredaran makanan yang di jual oleh pedagang UMKM di Kota Pekanbaru.
Perkembangan makanan Import ilegal di ...
KUALITAS PELAYANAN E-KTP DI KANTOR KECAMATAN DEMPO SELATAN KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2015
(Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTM), 2016-05)
Diberlakukannya sistem desentralisasi pada
daerah bertujuan untuk melaksanakan reformasi birokrasi
disegala lini. Reformasi tersebut diharapkan dapat
menciptakan pelayanan yang lebih mudah diakses oleh
masyarakat secara ...
KEBIJAKAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PEMERINTAH DAERAH DALAM PERSPEKTIF TEORI KELEMBAGAAN: STUDI DI DIY DAN PROVINSI JAWA TENGAH
(Universitas Andalas Padang, 2016-09)
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kondisi eksisting kebijakan CSR di DIY dan Provinsi Jawa Tengah dalam perspektif teori kelembagaan. Untuk menjawab tujuan tersebut, maka ...
PRIVATE SCHOOL’S RESPONSE TO GOVERNMENT POLICY A CASE STUDY OF CATHOLIC AND MUHAMMADIYAH PARTICIPATORY ROLES IN EDUCATION
(JOURNAL OF ASIAN REVIEW OF PUBLIC AFFAIRS AND POLICY, 2016-12)
Indonesian religion-based private schools are generally perceived either as highly elitist, targeted for the well-off group, with great school facilities and well-prepared teachers, or largely impover- ished, intended to ...
WHY DOES NETWORK GOVERNANCE FAIL IN MANAGING POST-DISASTER CONDITIONS IN THE PHILIPPINES?
(Creative Commons Attribution 4.0 International, 2018-12)
Disasters are the litmus test of governance. The inherent complexity of disasters places
government agencies and societies in vulnerable situations. This study uses the mixed-
method approach to social network analysis ...