Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah merambah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk di bidang politik. Penyelenggaraan berbagai aktivitas politik, seperti pemilihan umum, mulai bergeser dari metode konvensional atau non elektronik ke arah elektronik. Indonesia telah menginisiasi pelaksanaan e-voting, walaupun baru digelar di ranah pemilihan kepala desa. Menjelang pemilu tahun 2024, wacana e-voting kembali mengemuka, pro dan kontra bermunculan. Sementara kajian mengenai e-voting di Indonesia sebagai lesson learn masih terbatas pada penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk: Pertama, melakukan analisis bibliografi terhadap kajian terdahulu mengenai e-voting. Kedua, menganalisa prospek e-voting untuk pemilu 2024 di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari paper pada jurnal terindeks scopus yang terbit pada tahun 2010-2022 mengenai e-voting dan pemberitaan media massa nasional mengenai pro kontra terhadap wacana e-voting di Indonesia. Selanjutnya data tersebut diolah dengan aplikasi Vos Viewer dan NVivo. Hasil kajian ini menemukan bahwa: Kajian mengenai e-voting dari tahun 2010-2022 ditemukan paling banyak pada tahun 2019-2021 pada saat pandemic covid-19 dimana pelaksanaan pemilu dengan metode e-voting sangat relevan dengan kondisi pandemi. Kajian mengenai e-voting didominasi oleh Amerika dan United Kingdom (27 dokumen dari 68 dokumen), sementara kajian mengenai e-voting di Indonesia masih sangat terbatas (3 dokumen dari 68 dokumen). Dengan demikian, peluang untuk mengekplorasi kajian mengenai e-voting, khususnya di Indonesia masih terbuka lebar. Belajar dari berbagai kajian mengenai penerapan e-voting, maka ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan dengan baik apabila e-voting akan dijadikan sebagai mekanisme pemilu di Indonesia: regulasi yang jelas dan holistik, sistem e-voting yang menjamin asas-asas pemilu demokratis terlaksana dengan baik, kesiapan penyelenggara, kesiapan masyarakat sebagai pemilih, sarana prasarana pendukung e-voting yang aksesabel, dan penguatan civil society untuk mengawal e-voting.