ABSTRAK Pemilu legislatif tahun 2014 di Indonesia masih memunculkan banyak sekali persoalan, diantaranya adalah tertukarnya surat suara, masalah DPT, Money Politic, pelanggaran administratif dan pidana pemilu, tingginya angka golput, dan lain sebagainya. Persoalan-persoalan tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai yang ada dalam konsep good governance tidak dilaksanakan dalam setiap proses pemilu legislatif yang lalu. Nilai transparansi, partisipasi, akuntabilitas, rule of law, efektif dan efisien jelas tidak berhasil diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah dan penyelenggara pemilu di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menciptakan strategi pelembagaan good governance dalam proses pemilu di Indonesia agar persoalan-persoalan pemilu di atas dapat diminimalisir dan tujuan pemilu dapat tercapai. Peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu juga merupakan tujuan lain dalam penelitian ini. Inovasi yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah terciptanya code of conduct atau mekanisme dan prosedur dalam pemilu yang tingkat governability nya tinggi. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode semi structure group dan interview. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive random sampling. Lokasi penelitian dilakukan di Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan pertimbangan bahwa di kedua provinsi tersebut ditemukan banyak pelanggaran dan persoalan terkait pemilu legislatif yang lalu, disamping juga jumlah pemilih yang sangat besar Hasil penelitian menunjukkan Pada tahapan perencanaan Strategis dan Perencanaan Pembiayaan masalah utama terletak pada sentralisasi kewenangan. Solusi yang diberikan adalah desentralisasi dan juga pembentukan KPUD yang diharapkan serentak di seluruh Indonesia. Pada tahapan Sosialisasi dan Informasi Pemilu masalah utamanya adalah tidak adanya standar dalam sosialiasi sehingga good citizen tidak tercapai. Solusi dengan adanya standarisasi. Pada tahapan Pendaftaran Pemilih, SIDALIH memegang peran sangat signifikan dalam terimplementasikannya nilai-nilai good governance. Tahapan Administrasi Peserta Pemilu memerlukan sistem verifikasi yang baik sehingga tidak menimbulkan masalah bagi peserta pemilu. Tahapan Proses Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi berjalan dengan baik, sehingga nilai-nilai good governance bisa terlaksana. Tahapan Pendaftaran kandidat memerlukan komunikasi yang baik dan intens antara penyelenggara pemilu dan peserta pemilu. Masalah utama pada tahapan Kampanye Pemilu dan Dana kampanye adalah tidak jelasnya definisi kampanye serta sumber dan alokasi dana kampanye yang kurang jelas dan detail. Perlu revisi peraturan perundang-undangan untuk memperbaiki masalah tersebut. Masalah pada Proses Pengadaan Logistik Pemilu adalah tertukarnya surat suara. Proses lelang, Zonanisasi percetakan, dan SDM menjadi kata kunci untuk menyelesaikan persoalan itu. Masalah validasi suara muncul pada tahapan Penyelenggaraan pemungutan dan perhitungan surat suara, namun hal itu bukan masalah besar ketika scan C1 dilaksanakan dan bisa dijadikan data pembanding. Tahapan Agregasi Hasil Pemungutan Suara, Pengumuman Hasil Pemilu, Proses Konversi Surat Suara, Pengumuman Kandidat, Pelantikan kandidat secara umum berjalan dengan baik, sehingga nilai-nilai good governance juga terimplementasikan dengan bagus.