Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai bentuk kebijakan pemerintah daerah serta mengevaluasi kondisi eksisting berbagai program TJSP/CSR di DIY dan Provinsi Jawa Tengah yang telah dilaksanakan. Untuk menjawab tujuan tersebut, maka metode yang digunakan adalah Pada tahun pertama, penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang undangan (statute approach) (Marzuki, 2005: 137-139); dan penelitian yuridis empiris (sosiologis). yaitu mengkaji dan mengevaluasi berbagai bentuk kebijakan daerah serta program pelaksanaan TJSP/CSR di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: Pertama, Kebijakan TJSP/CSR oleh pemerintah daerah terutama di DIY dan Jatenag secara umum masih sangat lemah, dimana untuk DIY dalam bentuk Peraturan Gubernur sedangkan Jawa Tengah menggunakan Surat Keputusan Gubernur. Kedua, Kelembagaan Forum TJSP/CSR memberikan dampak positif bagi pemerintah dalam mengkonsolidasikan dan mengkoordinir keterlibatan swasta dalam pengelolaan TJSP/CSR. Walaupun keberadaan Forum ini masih mempunyai ruang lingkup yang sangat terbatas, hanya untuk bidang Kesos saja. Hal ini disebabkan belum adanya payung kebijakan yang lebih kompresensif untuk melibatkan perusahaan dalam bidang selain Kesos. Ketiga, untuk Program TJSP/CSR yang dilakukan oleh perusahaan selama ini belum mengetahui kalau pemerintah telah mengeluarkan kebijakan TJSP/CSR. Sehingga perusahaan dalam melakukan TJSP/CSR selama ini hanya sebatas inisiatif sendiri dan walapun secara tidak langsung sudah bekerjasama dengan pemerintah dalam melaksanakan TJSP/CSR. Perusahaan secara umum akan mendukung kebijakan Daerah mengenai TJSP/CSR dalam bentuk Perda. Namun ketentuannya harus mempertimbangkan kepentingan situasi dan kondisi yang dihadapai perusahaan. Keyword: CSR, Kebijakan Pemerintah Daerah, Regulasi Daerah