Paradiplomasi atau kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kota dan kabupaten masih merupakan kajian yang relatif baru di Indonesia seiring dengan dibukanya peluang itu setelah era reformasi. Tantangan paradiplomasi di setiap daerah sangatlah beragam, tak terkecuali dengan Pemerintahan Aceh yang menerapkan sistem hukum syariah tentu memiliki kekhasan tersendiri. Penerapan hukum syariah di Aceh dan persepsi pihak asing atas penerapan hukum tersebut sangat mempengaruhi pelaksanaan paradiplomasi di Serambi Mekah ini.