Peraturan Daerah dapat dijadikan dasar hukum untuk meningkatkan kualitas hidup para penyandang disabilitas. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta diharapkan dapat menjadi landasan hukum upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, sehingga masyarakat Kota Yogyakarta hidup secara inklusif, saling menerima, menghormati dan menghargai setiap perbedaan termasuk menghargai kelompok warga masyarakat penyandang disabilitas. Peraturan Daerah ini mestinya memuat tujuan, asas, prinsip-prinsip umum, identifikasi hak-hak penyandang disabilitas, skema atau mekanisme bagaimana penyelenggaraan pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas, ketentuan yang menjamin penegakan hukum atas diberlakukannya Peraturan Daerah tersebut. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah, sesuai dengan UNDANG-UNDANG Nomor 23. Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, pada Pasal 17 menyebutkan bahwa daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta diharapkan menjadi dasar dalam upaya-upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, baik oleh pemerintah, swasta, dan stakeholder lain. Untuk memberikan panduan lebih teknis, PERDA ini perlu untuk dijabarkan dalam Peraturan Walikota, khususnya yang menyangkut permasalahan-permasalahan yang sangat kompleks seperti Pendataan, Pendidikan,Kesehatan, Ketenagakerjaan, Sosial, Aksesibilitas, Komite Perlindungan Penyandang Disabilitas. Dan nantinya untuk menjamin PERDA perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas ini dapat diimplementasikan perlu adanya sosialisasi yang berkelanjutan serta perlu adanya pengawalan, komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan untuk memastikan PERDA ini bisa diimplementasikan.