Penelitian ini mencoba mendeskripsikan tentang perubahan kekuasaan di tiga negara ASEAN, yaitu Thailand, Indonesia, dan Filipina. Ketiga negara tersebut telah mengalami krisis politik yang berakhir dengan pergantian kekuasaan. Bagi Indonesia pergantian kekuasaan diikuti pula pergantian sistem politik dari otoriter ke demokasi. Sedangkan di Thailand dan Filipina, pergantian kekuasaan berjalan secara prosedural dan tidak merubah sistem politik demokrasi yang telah ada. Dengan adanya pergantian kekuasaan tersebut, maka muncul kesamaan dari sistem politik di Indonesia, Filipina, dan Thailand yang lebih demokratis dan menghadirkan generasi pemimpin baru yang memiliki kesamaan pandangan tentang demokrasi dan ancaman bersama ASEAN. Melihat pola pergantian yang membentuk sistem politik dan pandangan pemimpin negara yang sama, maka hal itu tidak berpengaruh terhadap kemajuan kerja sama ASEAN. Hal ini terbukti dari semakin kuatnya kerja sama ASEAN melalui berbagai produk kesepakatan bersama dan juga indikator perdagangan intra ASEAN yang tidak menunjukkan penurunan di masa-masa setelah pergantian terjadi. Dua hal yang menyebabkan pergantian kepemimpinan di negara-negara ASEAN tidak berpengaruh terhadap regionalisasi ASEAN. Pertama, pergantian kekuasaan yang terjadi di negara-negara ASEAN tidak merubah bagun politik yang telah ada. Khusus bagi Indonesia, pergantian sistem politik justru menambah keseragaman di ASEAN. Kedua, kuatnya initial condition ASEAN secara struktural maupun kemunculan nilai-nilai bersama (identitas) ASEAN telah memperkuat regionalisasi ASEAN sehingga tidak rentan terhadap perubahan negara-negara anggotanya.