Tulisan ini mengkaji perkembangan Pendidikan Agama di Indonesia dari sudut pandang kebijakan Negara dan beberapa kecenderungan ideologis yang muncul. Pergeseran historis dari pengaruh budaya prakolonialisme, politik kolonialisme, berdirinya Negara-Bangsa hingga Era Reformasi dewasa ini melahirkan diskusi menarik tentang apakah Pendidikan Agama harus menjadi bagian Negara, instrumen untuk melegitimasi pembangunan sosial-ekonomi atau kekuatan kritis yang mempromosikan etika untuk keadilan sosial. Lebih dari itu, perdebatan ideologis mengenai Pendidikan Agama di tengah masyarakat yang multiagama dan kepercayaan juga mencuat meskipun pada akhirnya pemerintah melalui UU Pendidikan Tahun 2003 memiliki sikapnya sendiri. Di tengah keragaman cara pandang yang ada, tulisan ini mencoba menawarkan langkah alternatif yakni bahwa, secara subjektifdoktrinal, Pendidikan Agama mesti aman bagi masing-masing keyakinan dan, secara sosial, Pendidikan Agama mesti menjaga dan mengembangkan pola hubungan agama yang beragam secara lebih berkualitas. Pada konteks ini, dialog di antara ragam komunitas beragama perlu diarahkan pada sumbangan kritis atas berbagai tantangan sosial dan gerakan progresif untuk ikut mengatasi ketidakadilan sosial sebagai agenda bersama. Diharapkan bahwa konsep ini akan mengatasi kejenuhan dialog lintas-agama yang kerap hanya memperdebatkan doktrin-doktrin teologis yang abstrak.