Sesuai dengan Undang-Undang No.10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, untuk menunjang pelaksanaan usaha wisata di kota sabang perlu adanya izin jika akan mendirikan suatu usaha wisata. Usaha wisata tersebut harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan mengenai peirizinan usaha pariwisata sebagaimana yang telah tercantum dalam bidang kepariwisataan sesuai dengan Undang Undang tersebut. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perizinan dan faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan perizinan usaha wisata yang dikelola oleh swasta di Kota Sabang. Penelitian dilaksanakan di Kota Sabang, Provinsi Aceh. Teknik analisis data dalam penelitian bersifat deskriptif kualitatif dengan Jenis dan Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik random sampling artinya setiap sampel dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada narasumber dan responden. Narasumber dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sabang dan Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Sabang. Responden dalam penelitian ini adalah para pelaku usaha wisata di Kota Sabang. Tipe penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1) pelaksanaan perizinan usaha wisata yang dikelola oleh swasta di Kota Sabang telah berjalan standar aturan yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan Undang-undang No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan dan Qanun Aceh No.8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisataan. 2) Faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan perizinan usaha wisata yang dikelola oleh swasta di Kota Sabang yaitu birokrasi pemerintah, sarana dan prasarana pendukung, dana yang harus dikeluarkan, sumber daya manusia, pelayanan perizinan.