wanprestasi yang dilakukan oleh para tergugat, dimana atas gugatan tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut bahwa atas gugatan yang diajukan oleh penggugat Majelis Hakim menolak gugatan penggugat tersebut seluruhnya. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap putusan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana penyelesaian terhadap perjanjian kasus hutang piutang yang didalamnya mengandung unsur wanprestasi dalam perkara No. 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk dan untuk mengetahui pertimbangan hakim serta akibat hukum atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan tergugat kepada penggugat dalam perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun yang menjadi rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah : (1) bagaimana kedudukan sertipikat hak milik dalam perjanjian hutang piutang Dan (2) upaya yang dapat dilakukan jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan sertipikat hak milik atas tanah dalam putusan No. 119/Pdt.G/PN.Yyk serta (3) pertimbangan hukum hakim (ratio decidendi) dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 119/Pdt.G/PN.Yyk tentang wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang. Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka dan atau data sekunder, dengan cara studi kasus. Ruang lingkup penelitian normatif disini meliputi penelitian tentang asas hukum, dengan mempelajari dan menelaah secara teliti putusan No. 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, penerbitan sertipikat mempunyai tujuan agar pemegang hak dapat dengan mudah membuktikan haknya, sehingga sertipikat merupakan alat pembuktian yang kuat. Dalam kaitannya dengan kasus yang dikaji dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk, bahwasannya sertipikat hak milik atas tanah dapat berfungsi sebagai jaminan hutang piutang. Dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan sertipikat hak milik atas tanah tersebut majelis hakim menganggap bahwa tidak ada perbuatan wanprestasi, dalam hal pembayaran memang tidak dilakukan dengan tepat waktu namun menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 Pasal 2 Jo Pasal 3 tentang Koperasi pihak penggugat telah mendapat keuntungan dari pihak terguggat yang mana disini adalah anggota koperasi.