Seribu tahun lebih pada era masa keemasan Islam, peran wakaf pernah membentuk karakter tata kota dan beberapa kawasan benua tidaklah dikatakan bombastis. Sebagian besar fasilitas public dan sosial di kota-kota islam sesungguhnya hasil dari kontribusi wakaf. Inilah legasi islam membentuk peradaban dunia melalui syariah wakaf. Namun, perkembangan eksistensi wakaf mengalami kejatuhan akibat politik kebijakan colonial yang berefek domino ke kejatuhan ekonomi dan sosial islam sampai sekarang. Termasuk di Indonesia. Peneltian ini bertujuan merekontruksi karakter eksistensi kebijakan wakaf Indonesia melalui prinsip haromonisasi. Target khusus yang ingin dicapai adalah: (1) mengevaluasi kebijakan perwakafan di Indonesia (2) menjelaskan fator –faktor kebutuhan harmonisasi syariah dan tuntutan kebutuhan hukum dalam pengembangan manajemen wakaf di Indonesia. Target khusus kesatu dan kedua merupakan produk yang diharapkan pada tahun pertama. Penelitian tahun pertama tersebut merupakan penelitian deskriptif yang akan dijadikan sebagai bahan untuk (3) merekonstruksi asas dan konsep harmonisasi syariah dan hukum dalam pengembangan kebijakan manajement perwakafan di Indonesia (4) membangun model barukelembagaan perwakafan yang beraparadigma good waqf goernance dan ini sekaligus menjadi target khusus tahun kedua. Untuk mencapai target-target tersebut, penelitian ini pada dasarnya menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus, dan dalam batas-batas tertentu juga menggunakan pendekatan kuantitatif, khususnya dalam penentuan subyek penelitian (responden), dan penggunaan teknik pengumpul data, misalnya selain menggunakan teknik baku pendekatan kualitatif (wawancara mendalam dan observasi), juga menggunakan angket yang biasa digunakan dalam penelitian kuantitatif (survei), termasuk juga dalam teknis analisis data statistik. Subyek penelitian ini meliputi, pejabat Pemerintahan Daerah (Law Maker) , Lembaga wakaf, Ketua Kelompok Pengguna Wakaf. Organisasi Masyarakat Islam. Evolusi eksistensi wakaf di Indonesia mengalami pasang surut dalam dataran kebijakan maupun praktek. Untuk itu dicanangkan pelembagaan pengembangan dan pengelolaan wakaf. Alasan fundamental pelembagaan wakaf karena eksistensi wakaf belum berperan maksimal dan masih belum dikelola secara professional. Faktor kebijakan dan hukum yang belum memberdayakan, factor partisipasi masyarakat luas yang masih jauh dari harapan. Pelembagaan wakaf berbasis prinsip adil dan seimbang (adl wal ihsan) serta responsiveness (ihtimam) dalam kebijakan dan hukum serta implementasi pengelolaan dan pengembangannya dipercaya dapat mereitalisasi peran wakaf untuk pemberdayaan umat.