Dalam jangka panjang penelitian ini bertujuan untuk terwujudnya draft akademik penetapan upah pekerja formal yang sesuai dengan Hukum Islam sehingga lebih memenuhi tuntutan keadilan baik bagi pekerja dan pengusaha, kelayakan hidup bagi pekerja serta terpenuhi faktor obyektif (tingkat upah di pasaran) dan subyektif (pertimbangan sosial). Target khusus yang ingin dicapai adalah menghasilkan model penetapan upah pekerja yang adil dan layak tidak semata-mata sebagai jaring pengaman bagi pekerja dan tingkat perkembangan upah di pasaran kerja namun juga memperhatikan kondisi pekerja misalnya dari aspek produktifitas serta kondisi perusahaan misalnya dari aspek jumlah pekerja, skala produksi dan lain-lain. Sehingga permasalahan yang selalu menggiringi sebelum dan setelah penetapan upah berupa demonstrasi, unjuk rasa serta mogok kerja oleh pekerja dapat diminimalisasi, demikian pula dengan penangguhan pembayaran upah pekerja oleh pngusaha pun dapat diminimalisasi mengingat model ini juga secara spesifik memperhatikan kondisi perusahaan berkaitan dengan jumlah pekerja, kondisi keuangan, skala produksi dan lain-lain. Untuk mencapai target-tersebut, penelitian ini pada dasarnya menggunakan pendekatan kualitatif dan dalam batas-batas tertentu menggunakan pendekatan kuantitatif, khususnya dalam penentuan responden dan penggunaan metode pengumpulan data yaitu dengan metode wawancara dengan alat pedoman wawancara, focus group discussion serta observasi, termasuk analisis data. Penelitian akan mendeskripsikan penetapan upah minimum pekerja di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul. Selanjutnya peneliti akan mengeksplorasi lebih jauh proses penetapan upah minimumm oleh kepala daerah guna mewujudkan penetapan upah yang lebih adil baik bagi pengusaha maupun pekerja dan mewujudkan kesejahteraan pekerja.