dc.contributor.advisor | PERMATASARI, ANE | |
dc.contributor.author | WAHYUDI, FEBI | |
dc.date.accessioned | 2016-11-09T02:05:50Z | |
dc.date.available | 2016-11-09T02:05:50Z | |
dc.date.issued | 2010-08-12 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/6090 | |
dc.description | Penyelenggaraan seleksi CPNS yang kerap menjadi bahan pembicaraan masyarakat hingga fenomena hingga fenomena ini berujung pada opini masyarakat yang sebagian masih tidak puas terhadap kinerja pejabat-pejabat pemerintah selaku penyelenggara sekaligus pengelola kepegawaian yang hampir secara keselurahan menjadi tanggung jawab pemerintah. Banyaknya polemik dan ketidakberesan seputar rekruitment CPNS yang secara teknis dinilai banyak kalangan sebagai kesalahan internal dan kurangnya pemuktahiran system yang cenderung mendukung terjadinya kesalahan berdampak menjadi semakin fatal.
Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa banyaknya isu publik terkait dengan penyelenggaraan seleksi CPNS merupakan segelintir dari kasus-kasus yang berada di daerah-daerah termasuk di Kabupaten Sleman sendiri. Permasalahan yang tak kunjung selesai menyusul dengan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap langkah proaktif pemerintah dalam menindaklanjuti problematika tersebut, dituding sebagai biang kegagalan utama pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan dan dalam memenuhi tuntutan publik. | en_US |
dc.description.abstract | Penyelenggaraan seleksi CPNS yang kerap menjadi bahan pembicaraan masyarakat hingga fenomena hingga fenomena ini berujung pada opini masyarakat yang sebagian masih tidak puas terhadap kinerja pejabat-pejabat pemerintah selaku penyelenggara sekaligus pengelola kepegawaian yang hampir secara keselurahan menjadi tanggung jawab pemerintah. Banyaknya polemik dan ketidakberesan seputar rekruitment CPNS yang secara teknis dinilai banyak kalangan sebagai kesalahan internal dan kurangnya pemuktahiran system yang cenderung mendukung terjadinya kesalahan berdampak menjadi semakin fatal.
Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa banyaknya isu publik terkait dengan penyelenggaraan seleksi CPNS merupakan segelintir dari kasus-kasus yang berada di daerah-daerah termasuk di Kabupaten Sleman sendiri. Permasalahan yang tak kunjung selesai menyusul dengan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap langkah proaktif pemerintah dalam menindaklanjuti problematika tersebut, dituding sebagai biang kegagalan utama pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan dan dalam memenuhi tuntutan publik. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | FISIPOL UMY | en_US |
dc.subject | CPNS | en_US |
dc.subject | KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH | en_US |
dc.title | KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SLEMAN DALAM PENYELENGGARAAN SELEKSI CPNS TAHUN 2009 | en_US |