Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemagangan pada perusahaan di Kota Yogyakarta dan untuk mengetahui upaya pemerintah yogyakarta dalam perlindungan hukum bagi peserta pemagangan. Sehubungan dengan hal tersebut maka penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data primer dan data sekunder untuk selengkapnya dianalisa secara deskriptif kualilatif yang artinya data yang berhasil dikumpulkan dari penelitian dipilih berdasarkan mutu dan kualitas dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas Dari hasil penelitian di PT.PLN dan PT.Angkasa Pura dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemagangan adalah kegiatan bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan dilembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan atau jasa di perusahaan dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. Tidak ada perlindungan khusus dari pemerintah untuk peserta magang, karena seluruh kegiatan yang dilakukan peserta magang di sebuah perusahaan di Kota Yogyakarta sepenuhnya untuk belajar bekerja dan mengasah kemampuan peserta magang. Ada beberapa perusahaan yang memang memberikan upah kepada peserta magang walaupun tidak wajib namun ada juga perusahaan yang hanya memberikan kesempatan kepada peserta magang untuk belajar diperusahaan tersebut. Pemagangan di dalam peraturan perundang-undangan tidak begitu mengatur mengenai perlindungan hukum namun lebih kepada perjanjian pemagangannya. Perjanjian pemagangan harus berisi hak-hak apa saja yang diperoleh peserta magang, kewajiban peserta magang, dan jangka waktu pemaganga.