Transaksi jual beli online melalui internet (E-Commerce) sangat marak dilakukan pada saat sekarang ini oleh masyarakat banyak, misalnya daerah perkotaan seperti di daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Yogyakarta adalah salah satu perkotaan di Indonesia yang mana pengaruh budaya perkotaan sangat dirasakan oleh masyarakat sekitar, sebagai salah satu contoh adanya kecenderungan pola hidup serba instant dengan alasan kepraktisan. Tingginya aktifitas jual beli online di DIY menyebabkan banyak sekali kasus penipuan jual beli online, yang diperkirakan akan selalu meningkat pada setiap tahunnya. Di dalam skripsi ini penulis menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, untuk menemukan doktrin-doktrin dan asas-asas yang relevan dengan permasalahan yang diteliti yakni tentang perlindungan hukum pidana terhadap korban tindak pidana penipuan dalam jual beli online. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Aparat Penegak Hukum kesulitan dalam mengungkap tindak pidana cyber crime, disamping karena terkendala birokrasi perbankan, kurangnya koordinasi penyidik dengan operator selular atau internet service provider, minimnya personil yang memiliki kemampuan dibidang ITE dan alat-alat khusus untuk kejahatan ITE. Penulis menyimpulkan, bahwa pada prinsipnya penipuan ini sama dengan penipuan secara umum, perbedaannya hanya terletak pada sarana yang digunakan yaitu menggunakan sarana media elektronik, dan diatur khusus dalam Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda satu miliar rupiah.