Fredyan Dwi Nurcahyo, 2016, Skripsi berjudul Implementasi Pendaftaran Penduduk sebagai Wujud Tertib Administrasi Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara (Studi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul), Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi pelayanan publik bidang administrasi kependudukan (pembuatan KTP) di Pemerintah Kabupaten Bantul dan mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi dan penghambat pelayanan publik bidang administrasi kependudukan (pembuatan KTP) di Pemerintah Kabupaten Bantul. Jenis penelitaian ini adalah penelitian normatif, yakni titik tolak penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah atau norma dalam hukum positif. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Implementasi kebijakan tertib administrasi kependudukan dalam hal ini penerapan kepemilikan e-KTP bagi seluruh penduduk Republik Indonesia, khususnya implementasi pelayanan publik bidang administrasi kependudukan (pembuatan KTP) di Pemerintah Kabupaten Bantul secara umum dapat berjalan lancar. 2) Kelancaran implementasi pelayanan publik bidang administrasi kependudukan (pembuatan KTP) di Pemerintahan Kabupaten Bantul didukung beberapa faktor yaitu adanya dasar hukum pelaksanaan kebijakan tertib administrasi kependudukan (pembuatan KTP), dukungan Pemerintah Pusat Pemerintah Pusat Republik Indonesia dalam penyediaan peralatan dan kelengkapan cetak e-KTP, komitmen Instansi Pelaksana, tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni serta pelaksanaan program nasional e-KTP secara bersamaan. Sedangkan penghambatnya yaitu masih kurang menyeluruhnya sosialisasi yang sampai pada masyarakat, fasilitas yang kurang memadai yaitu mesin pencetak dan terdapat keterlambatan blangko untuk pembuatan KTP, tidak stabilnya jaringan yang mengakibatkan jaringan error, adanya alat pendukung e-KTP yang rusak dan kesadaran masyarakat akan pentingnya e-KTP masih kurang.