Gerakan separatisme Kurdi di Turki mendapatkan otonomi dimulai sejak 21 Maret 1984, yaitu pada saat dilarangnya perayaan Nevros (perayaan tahun baru suku Kurdi). Gerakan separatisme suku Kurdi di Turki dihimpun dalam PKK. Partai ini menjadi wadah aspirasi dan perjuangan suku Kurdi dalam memeprjuangkan hak-hak untuk mempertahankan identitas, sistem budaya, dan otonomi daerah Kurdistan di Turki. Kebijakan pemerintah Turki mengenai pengurangan sanksi negatif terhadap PKK dalam kebijakan politik dalam dan luar negeri, bidang sosial budaya, perekonomian, belum dapat menyelesaikan konflik antara pemerintah dan etnis Kurdi.