Kebijakan Myanmar yang terkesan ambigu dalam menyelesaikan konflik Rohingya. Pemrintah Myanmar cenderung memihak kelompok mayoritas Burma yang beragama Budha. Selain itu, adanya tuntutan yang masuk dari internal sistem yang menginginkan adanya pembersihan etnis dan eksternal sistem yang mendorong pemerintah untuk mengakui kewarganegaraan Rohingya, membuat pemerintah Myanmar berlaku tidak tegas dalam menyelesaikan konflik yang terjadi.