Kemacetan dan kepadatan jalan kini menjadi masalah utama yang dihadapi hampir semua kota besar di indonesia. Tidak terkecuali Yogyakarta Pertumbuhan jumlah kendaraan yang pesat ternyata tidak sebanding dengan kapasitas jalan menampung kendaraan , dampaknya kemacetan terjadi dimana-mana. Kebijakan pemerintah daerah yang logis untuk menjawab permasalahan tersebut adalah perlunya reformasi sistem angkutan publik di Provinsi DIY baik dari manajemen pengelolaannya maupun penyediaan sarana angkutan massal yang aman, nyaman, andal, dan terjangkau. Dengan dmeikian diperlukan sebuah sistem dan manajemen transportasi baru yang dapat mengganti sistem lama berbasis setoran menjadi sistem berbasis pelayanan. Kemudian lahirlah gagasan bus Trans Jogja dengan menggunakan skema pengelolaan buy the service atau pembelian pelayanan lewat kerjasama dengan pihak swasta dengan metode pengawasan secara tidak langsung lewat SPM.