Setelah melakukan penelitian selama beberapa bulan ini penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa dengan dimasukannya upaya pemberian amnesti kepada para pelaku pelanggaran HAM yang dianggap bekerja sama penuh dalam mengungkapkan kebenaran telah memunculkan sikap pro kontra terhadap kinerja dari KKP. Banyak pendapat dari berbagai elemen masyarakat yang memberi label sebagai sebuah lembaga impunitas, yang memungkinkan pelaku pelanggaran HAM berat di Timor Timur pada masa lalu le[ps dari jerat hukum. Pada dasarnya , tidak tertutup kemungkinan untuk diberikannya amnesti kepada para pelaku pelanggaran HAM, seperti praktik yang terjadi di Afrika Selatan. namun banyak mekanisme dan persyaratan yang sesuai dengan konstruksi hukum, baik nasional maupun internasional, yang harus dipenuhi sebelum dijalankannya praktik amnesti internasional.