Sebagai negara demokrasi, masing-masing lembaga yaitu, eksekutif, legislatif, dan yudikatif seharusnya mempunyai kekuasaan yang mandiri, meskpun diantara lembaga-lembaga tersebut masih ada keterkaitan dan dianjurkan untuk saling mendukung dan bekerjasama. DPRD sebagai lembaga legislatif daerah diharapkan dapat melepaskan diri dari intervensi kekuasaan pemerintah daerah sebagai konsekuensinya secara eksplisit adanya pemberian wewenang kepada daerah otonom Kabupaten/Kota dalam hal ini Pemerintahan Kabuapaten dan DPRD tentang penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sesuai dengan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.