Penegakan hukum perizinan alih fungsi lahan pertanian oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dilaksanakan melalui mekanisme perizinan dan pengawasan oleh Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah (DPPD) dengan membentuk Tim dengan anggota dari berbagai instansi termasuk aparat desa dan kecamatan. Sesuai dengan kewenangan DPPD penegakan hukum hanya sampai sebatas memberi peringatan 1,2,3 kalau ada pelanggaran sedangkan penegakan hukum perizinan alih fungsi lahan dilakukan oleh PPNS antara lain satpol PP. Sanksi terhadap pelanggaran alih fungsi lahan berupa sanksi administratif dan pidana sebagaimana diatur dalam Perda 19 Tahun 2001 tentang izin Peruntukan Penggunaan Tanah.