Secara positifistik HAM dalam pengaturan Piagam Madinah yang lahir dideklarasikan pada tahun 622 M dan UUD 1945 yang mengakui bahwa HAM sebagai hak yang melekat kepada manusia sejak dilahirkan di dunia ini. Dalam kacamata hirarki perundang-undangan, baik UUD 1945 dan Piagam Madinah sebagai landasan hukum tertinggi hakikat dalam negara, termasuk jaman Nabi Muhammad SAW sebagai pelopor penting dalam konsepsi Piagam Madinah. Prinsip HAM dalam kedua konstitusi yang berbeda waktu ini, telah membuktikan bahwa persoalan hak asasi manusia sebagai wacana yang tak pernah punah dalam perputaran waktu baik dahulu maupun jaman sekarang dan yang akan datang, karena pengaturan HAM sebagai representasi dalam kebinekaan negara yang menjungjung tinggi derajat manusia tanpa adanya suatu perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat dan UUD 1945 dan Piagam Madinah telah membuktikan hal tersebut.