Di Kota Yogyakarta parkir sakan menjadi lahan bisnis, yakni bagi pengelola pusat perbelanjaan dengan fasilitas parkir yang biasa disebut parkir swasta, dan bagi pemerintah daerah sebagai variabel penerimaan pendapatan lewat retribusi parkir di tepi jalan umum tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir. Oleh karena itu , pemkot Yogyakarta menetapkan Perda No 18 Tahun 2009 tentang perparkiran dan Perda No 19 Tahun 2009 tentang retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum. Perda ini dirancang sejatinya untuk mengetahui bagaimana proses implementasi berjalan dan bagaimana dampak yang ditimbulkan bagi pengguna pelayanan. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana implementasi perda No 19 tahun 2009 di Kota Yogyakarta tahun 2012. Dari hasil penelitian ini secara umum tidak menemukan masalah yang begitu berarti faktanya menunjukkan peningkatan pendapatan parkir sudah berjalan dengan baik.