Pro kontra tentang keistimewaan DIY dan pengisian jabatan gubernur antara kalangan akademisi dan kalangan tradisional menghendaki penetapan dan yang menghendaki pemeilihan. Masyarakat Yogyakarta menghendaki adanya penetapan Sultan HB X dan Paku Alam IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur pada periode berikutnya. Namun pemerintah pusat lebih menginginkan diadakan pemilihan langsung dalam menentukan Gubernur Yogyakarta selanjutnya. Pro kontra tersebut berakhir dengan ditetapkannya UU NO 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan mengetahui persepsi mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan UMY terhadap keistimewaan DIY yang diatur dalam UU No 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan UMY tentang UU Keistimewaan DIY bersumber dari media massa (76,7%) dan informasi beraasal dari mata kuliah (23,3%).