Komitmen pemerintah Indonesia untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang pembangunan selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal . Kesenjangan yang masih terjadi diakibatkan oleh terdapatnya kesenjangan antara kebijakan yang berpihak pada keadilan gender dengan cara pemerintah melakukan pengalokasian serta penggunaan anggarannya. Anggaran responsif gender bukanlah anggaran yang terpisah guna menjawab secara adil kebutuhan pada setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan dalam kesetaraan gender di pembangunan dan dapat memberikan manfaat yang adil untuk laki-laki dan perempuan. Dalam sosialisasi pelaksanaan Anggaran responsif Gender di BKK PP dan KB Bantul belum dapat berjalan secara maksimal, hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dan pemahaman oleh para birokrat yang terdapat pada instansi yang terkait.