Pelayanan publik semakin menjadi hal strategis dengan dikeluarkannya UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimaksudkan untuk mewujudkan batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. UU ini diharapkan dapat mengatasi masalah yang sering menjadi keluhan publik terkait pelayanan birokrasi pemerintahan oleh penyelenggara pelayanan publik. Masalah-masalah seperti lambatnya proses penyelesaian pemberian izin , memperlambat waktu penyelesaian, ketidaktepatan waktu pelayanan, dan akses untuk mendapatkan pelayanan masih belum memudahkan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses akselerasi reformasi birokrasi kualitas pelayanan publik di DIY yang dikaji pada aspek pendistribusian dan profesionalisasi pelayanan dalam pelayanan rusunawa dan TRANS JOGJA.