Dengan terbitnya UU otonomi daerah maka kewenangan urusan rumah tangga menjadi milih daerah milik daerah masing-masing, begitu juga dengan masalah kepegawaian. Seiring dengan bertambahnya PNS di indonesia dna jumlah anggaran yang tersedot sangat besar nyatanya tidak lantas menjadikan pelayanan publik dan masalah kepegawian yang ada di negeri ini menjadi lebih baik dan transparan, masalah kepegawaian tidak hanya terjadi di pusat akan tetapi juga terjadi di daerah. Jika dilihat masih banyak sekali permasalahan yang menyangkut tentang kepegawaian. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa pada pelaksanannya peran BKD selaku organisasi yang menangani tentang kepegawaian menjalankan perannya dengan baik hal ini ditunjukkan dengan berjalannya program pengembangan kompetensi bagi pegawai.