Berawal dari pengajuan diri Indonesia untuk menjadi tuan rumah KTM WTO ke-9 setelah pada 2 KTM WTO sebelumnya tidak ada negara yang bersedia untuk menjadi tuan rumah. Hal tersebut merupakan sebuah langkah berani ditengah maraknya gerakan yang menolak WTO baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kredibilitas WTO yang semain menurun akibat dari stagnansi negosiasi Doha Development Agenda dan semakin menurunnya semangat multilateralism yang terus tergerus akibat dari berkembangnya gerakan Bilateral ataupun Regional. Hal tersebut membuat pengajuan diri Indonesia menjadi tuan rumah KTM WTO ke-9 menimbulkan banyak kritikan. Penggunaan dana untuk pelaksanaan KTM WTO ke-( yang bersumber dari APBN Indonesia juga menjadi salah satu konsekuensi dari menjadi tuan rumah KTM WTO ke-9.