Pasca disahkannya Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa menurut sudut pandangan konsep otonomi kelembagaan desa diposisikan sebagai daerah otonom dimana desa memiliki hak kuasa untuk membangun dan mengembangkan dirinya sendiri. Secara teknis, Desa yang dinilai mampu menjalankan konsep governance sebagaimana pemerintah daerah akan mendapatkan suntikan dana sekitar satu miliyar rupiah dari pemerintah pusat. Sementara, sumber daya yang ada di desa, khususnya aspek sumber daya manusia (SDM) belum tentu memiliki kesiapan untuk menjalankan amanah sebagaimana yang tertuang pada Undang-Undang tersebut. Dari isu ini, penelitian terkait tata kelola Desa baik dari segi good governance menjadi hangat untuk dikaji. Oleh karenanya, penelitian ini penting dilakukan mengingat studi terkait isu good governance di desa masih sangat jarang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi dinamika permasalahan yang terjadi dalam tata kelola perumusan rencana strategis dan program kerja, keuangan, akuntabilitas, dan transparansi dan desa serta mencari pandangan solutif dari para pakar terkait problematika yang ditemukan tersebut. Penelitian ini menjadikan Desa Dlingo sebagai lokasi studi kasus. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu maksimal enam bulan dengan pendekatan kualitatif investigatif yakni dengan melibatkan informan penelitian dari aparatur desa dan para pakar praktisi serta akademisi. Metode perolehan data adalah dengan teknik wawancara dan observasi di lokasi penelitian. Kegunaan dari penelitian ini adalah dapat dijadikan bahan masukkan dalam perumusan kebijakan oleh pihak pembuat regulasi, dan juga sebagai bahan masukkan kepada pelaksana regulasi yakni aparatur desa dalam menjalankan good governance di Desa.