IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP PELAKSANAAN NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PEMILUKADA DI KOTA YOGYAKARTA

MONIKA, MONIKA

dc.contributor.author	MONIKA, MONIKA
dc.date.accessioned	2017-06-16T06:49:05Z
dc.date.available	2017-06-16T06:49:05Z
dc.date.issued	2017
dc.identifier.uri	http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/11131
dc.description	Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara untuk mempertegas lagi pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Netralitas pegawai negeri sipil harus tetap terjaga pada saat pemilukada. Karena pegawai negeri sipil dilarang masuk kedalam ranah politik akan tetapi pegawai negeri sipil tetap diberi hak untuk memilih. Kota yogyakarta ikut serta merayakan pesta demokrasi yaitu pemilihan walikota dan wakil walikota. panwas dan inspektorat kota yogyakarta mendapat laporan ada 7 ASN tidak netral dan sekarang ditindak lanjuti pemeriksaan oleh pihak inspektorat kota yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil yang penulis dapat dari penelitian skripsi ini Dalam penerapan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap pelaksanaan netralitas Pegawai negeri sipil dalam pemilukada di kota Yogyakarta dapat berperan serta dengan baik dan mampu menjaga asas netralitas. Namun ada beberapa ASN yang terindikasi tidak netral dalam proses pilkada 2017. Pemahaman yang kurang terhadap aturan netralitas dalam Undang-undang nomor 5 tahun 2014 dan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 menyebabkan beberapa pegawai negeri sipil terindikasi tidak netr	en_US
dc.description.abstract	Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara untuk mempertegas lagi pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Netralitas pegawai negeri sipil harus tetap terjaga pada saat pemilukada. Karena pegawai negeri sipil dilarang masuk kedalam ranah politik akan tetapi pegawai negeri sipil tetap diberi hak untuk memilih. Kota yogyakarta ikut serta merayakan pesta demokrasi yaitu pemilihan walikota dan wakil walikota. panwas dan inspektorat kota yogyakarta mendapat laporan ada 7 ASN tidak netral dan sekarang ditindak lanjuti pemeriksaan oleh pihak inspektorat kota yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil yang penulis dapat dari penelitian skripsi ini Dalam penerapan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap pelaksanaan netralitas Pegawai negeri sipil dalam pemilukada di kota Yogyakarta dapat berperan serta dengan baik dan mampu menjaga asas netralitas. Namun ada beberapa ASN yang terindikasi tidak netral dalam proses pilkada 2017. Pemahaman yang kurang terhadap aturan netralitas dalam Undang-undang nomor 5 tahun 2014 dan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 menyebabkan beberapa pegawai negeri sipil terindikasi tidak netr	en_US
dc.publisher	UMY	en_US
dc.subject	APARATUR SIPIL NEGARA	en_US
dc.title	IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP PELAKSANAAN NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PEMILUKADA DI KOTA YOGYAKARTA	en_US
dc.type	Thesis SKR F H 128	en_US