Browsing Department of Law by Issue Date
Now showing items 1-20 of 1188
-
FAKTOR-FAKTOR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
(FH UMY, 2009-08-08)Berdasarkan perumusan masalah dan pembahasan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan yaitu hakim dalam menjatuhkan pidana trehadap pelaku tindka pidana penyalahgunaan narkotika , berdasarkan ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KARYAWAN DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
(FH UMY, 2009-12-26)PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENGETAHUI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KARYAWAN DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA -
PERBANDINGAN PENGATURAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM HUKUM ISLAM DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 6 TAHUN 2007
(FH UMY, 2009-12-26)Minuman beralkohol menurut hukum islam disebut khamar yaitu semua benda yang memabukkan. Sedangkan pengertian minuman beralkohol menurut Perda kab. Bantul Nomor 6 tahun 2007 adalah minuman yang mengandung ethanol yang ... -
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA PD. BPR BANK SLEMAN
(FH UMY, 2009-12-29)PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENGETAHUI PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA PD. BPR BANK SLEMAN -
PERANAN KEJAKSAAN DALAM PENGEMBALIAN UANG NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI
(FH UMY, 2010-02-22)Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara , serta analisis yang telah penulis lakukan, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini yaitu pengembalian kerugian keuangan ... -
PELAKSANAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KECAMATAN BAKAUHENI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
(FH UMY, 2010-03-11)Pada dasarnya proses sertifikat tanah wakaf di seluruh indonesia sama, yaitu berdasarkan pada peraturan pemerintah RI Nomor 28 tahun 1977 begitu juga di kecamatan bakauheni. Adapaun proses pendaftaran tanah wakaf sebelumnya ... -
PENETAPAN UANG NAFKAH SEBAGAI TUNJANGAN PEMELIHARAAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN
(FH UMY, 2010-03-28)Dasar pertimbangan hakim berdasarkan tuntutan diajukan istri yang disanggupi oleh suami atau suami yang dituntut pada dasarnya menyanggupi tetapi tidak sesuai dengan tuntutan. Hakim mempertimbangkan segala hal secara adil ... -
SENGKETA AMBALAT ANTARA RI-MALAYSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM LAUT INTERNASIONAL
(FH UMY, 2010-04-12)Telah terjadi klaim tumpang tindih (Overlapping Claims) atas kepemilikan Blok Ambalat, antara Indonesia dengan Malaysia, konsekuensi dari adanya klaim tumpang tindih ini adalah menimbulkan hak-hak yang sama bagi kedua ... -
PERANAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN DALAM MENINGKATKAN FUNGSI LEMBAGA DESA DAN PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN KOKAP KABUPATEN KULONPROGO
(FH UMY, 2010-04-12)PPK mampu meningkatkan peranan pemerintah desa dan lembaga desa. Tahapan-tahapan kegiatan PPK yang banyak dan terkesan berbelit-belit mau tidak mau harus diikuti oleh pemerintah desa dan lembaga desa terkait, karena kalau ... -
PELAKSANAAN PENDATAAN TANAH SULTAN GROUND DAN PAKUALAM GROUND DI PROPINSI YOGYAKARTA
(2010-04-12)Berdasarkan hasil analisis yang telah disampaikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai mengenai pelaksanaan pendataan tanah sultan ground dan pakualam ground di propinsi DIY khusus untuk Kulonprogo. Data yang ... -
AKIBAT HUKUM PENETAPAN HAKIM TERHADAP STATUS JENIS KELAMIN
(FH UMY, 2010-04-27)Akibat hukum dari penetapan hakim kepada Suratno Adi Legowo ditetapkan sebagai seorang yang berjenis kelamin laki-laki, dengan demikian maka di bidang perkawinan apabila ingin melangsungkan perkawinan harus mencari pasangan ... -
FAKTOR-FAKTOR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN BERAT RINGANNYA SUATU SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK
(FH UMY, 2010-04-28)Faktor-faktor anak dibawah umur melakukan tindak pidana terdapat 2 faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri , faktor keluarga, dan faktor ekonomi, ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN SEBAGAI KONSUMEN PENGGUNA JASA PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT
(FH UMY, 2010-05-05)Perlindungan hukum terhadap pasien sebagi konsumen pengguna jasa kesehatan rumah sakit diatur didalam UU No.08 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam pasal 7 butir f disebutkan bahwa pelaku usaha berkewajiban memberi ... -
PENENTUAN HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN
(FH UMY, 2010-05-11)Dalam penelitian yang berjudul Penentuan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Sleman ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak yang belum mumayyiz ... -
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 26 TAHUN 2002 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA
(FH UMY, 2010-07-26)Pelaksanaan peraturan daerah Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 tentang penataan pedagang kaki lima di Yogyakarta berjalan cukup baik, hal ini dibuktikan dengan pedagang kaki lima mentaati peraturan daerah Kota Yogyakarta ... -
PENERAPAN KONVENSI DEN HAAG 1907 DALAM AGRESI MILITER ISRAEL TERHADAP PALESTINA
(FH UMY, 2010-08-09)PENILITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENGETAHUI PENERAPAN KONVENSI DEN HAAG 1907 DALAM AGRESI MILITER ISRAEL TERHADAP PALESTINA -
KEPATUHAN BANK RAKYAT INDONESIA SYARI'AH DALAM PELAKSANAAN PEMBIAYAAN AQAD MUDHARABAH TERHADAP FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL
(FH UMY, 2010-08-11)Dari hasil penelitian dan analisa terhadap akad pembiayaan mudharabah pada BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta, maka dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan akad mudharabah pada BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta penggunaan ... -
PERAN PEMERINTAH TERHADAP PENGAWASAN LIMBAH INDUSTRI KARET OLEH PABRIK DJAMBI WARAS PROVINSI JAMBI
(FH UMY, 2010-08-16)Pemerintah Kota Jambi dalam perannya sebagai pemantau serta pengawasan terhadap operasional PT Djambi Waras yang memiliki dampak terhadap lingkungan, maka Pemerintah telah melakukan penetapan aturan ijin gangguan yang ... -
PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH PADAT DI KABUPATEN BANTUL
(FH UMY, 2010-08-28)Kesimpulan pada penelitian ini bahwa Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Padat di Kabupaten Bantul sudah memadai, karena Pengelolaan persampahan di Tempat Pembuangan Akhir Sampah Piyungan pelaksanaannya menggunakan sistem ... -
PELAKSANAAN IZIN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI OLEH PERUSAHAAN OPERATOR TELEPON SELULER DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT SEKITARNYA DI KOTA YOGYAKARTA
(FH UMY, 2010-10-13)Pelaksanaan izin pembangunan menara telekomunikasi oleh perusahaan operator telepon seluler di kota Yogyakarta dilakukan melalui beberapa tahap antara lain adalah setiap tahap izin permulaan, penempatan lokasi, koordinasi ...