Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dinamika politik Muhammadiyah dalam melakukan Jihad Konstitusi UU Migas dan seberapa jauh keterlibatan Ormas Islam yang tergabung dalam agenda Muhammadiyah. Jihad Konstitusi Muhammadiyah merupakan amanat Tanwir 2009 dan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah di Yogyakarta, Yang dimana Muhammadiyah melakukan pengkajian secara menyeluruh terhadap aspek-aspek UU di negeri ini, untuk melihat seberapa banyak UU yang bertentangan dengan konstitusi pasca reformasi. Muhammadiyah mengindefikasi ada sekitar 115 UU yang bertentangan dengan konstitusi. Salah satunya yang paling fundamental ialah UU Migas, Muhammadiyah memilih melakukan judicial review UU Migas dengan alasan bahwa UU ini paling kental nuansa liberalisasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif namun sifatnya ekplorasi dikarenakan data terkait penelitian ini belum banyak. Sumber-sumber data penelitian ini berasal dari wawancara mendalam dan dokumentasi. Aktor yang di wawancarai adalah mereka yang terlibat secara langsung dalam melakukan Jihad Konstitusi UU Migas, mereka yang terlibat ini tergabug dalam tim kuasa hukum Muhammadiyah dan Majelis Hukum dan Ham PP. Muhammadiyah. Dari hasil penelitian ini telah didapatkan gambaran mengenai dinamika politik Muhammadiyah dalam melakukan Jihad Konstitusi UU Migas dan bagaimana keterlibatan Ormas Islam lainnya. Dinamika politik itu terjadi dalam bentuk tekanan terhadap gerakan judicial Muhammadiyah di Mahkamah Konstitusi. Tekanan itu datang dari dua pihak yang merasa terancam kepentingannya. Pihak pertama adalah pemerintah yang direpresentasikan oleh Kementerian ESDM, BPH Migas dan BP Migas, tekanan dari pihak ini dengan mempertanyakan kedudukan hukum Muhammadiyah dan bagi mereka Muhamamdiyah tidak mempunyai hubungan terkait apapun dengan Migas. Tekanan kedua datang dari pihak luar negeri seperti Amerika Serikat yang berusaha mengundang ketua tim dan sekretaris tim kuasa hukum Muhammadiyah untuk memastikan bahwa kepentingan mereka tidak terancam dan tekanan dari mereka (Inggris, Jerman, Amerika Serikat), dengan cara mempertanyakan apa hubungannya organisasi keagamaan dan pengujian undangundang bahkan sampai mereka menghendaki agar Jihad Konstitusi ini dihentikan. keterlibatan Ormas Islam yang tergabung dalam Jihad Konstitusi UU Migas untuk memberikan daya tekanan yang lebih kepada pemerintah dan keterlibatan mereka hanya sebagai pemohon dan terlibat untuk memberikan masukan terhadap Pasal-Pasal yang akan diuji. Dan Kesimpulan penelitian ini bahwa Muhammadiyah yang berhasil melakukan Jihad Konstitusi UU Migas, yang berhasil membuat dihapusnya BP Migas telah membentuk format baru peran kebangsaannya di Indonesia menjadi gerakan judicial atau gerakan pembaharuan hukum.