| dc.contributor.author | LU’LU’, NURROHMAH KRISNADI | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-05T03:44:33Z | |
| dc.date.available | 2017-08-05T03:44:33Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/12468 | |
| dc.description | Di dalam masyarakat terdapat perkawinan yang dilaksanakan dengan perjanjian kawin, namun berdasarkan hasil penelitian terdapat wanprestasi atas perjanjian kawin yang seharusnya ditaati oleh kedua belah pihak. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi istri dalam hal suami melakukan wanprestasi atas perjanjian kawin di Kabupaten Klaten. Dengan adanya perjanjian kawin maka hak-hak istri dapat terlindungi, sehingga apabila terjadi wanprestasi atas perjanjian kawin yang dilakukan oleh suami maka istri mendapat perlindungan hukum, karena dalam perjanjian kawin terdapat ketentuan syarat dan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Sumber data diperoleh dari data sekunder dan data primer. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan, penelitian kepustakaan yaitu penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Data primer diperoleh dengan penelitian lapangan melalui wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan perlindungan hukum bagi istri dalam hal suami melakukan wanprestasi atas perjanjian kawin di Kabupaten Klaten maka istri mempunyai hak atas harta pribadi dan harta bawaannya. Upaya yang dapat dilakukan dalam hal ketidakwenangan suami mengatur harta pribadi dan harta bawaan istri adalah melalui musyawarah yang dilakukan oleh kedua belah pihak, musyawarah mufakat dengan keluarga, jika belum menemukan penyelesaian maka melalui mediasi, kemudian baru ditempuh melalui Pengadilan Agama untuk memperkuat adanya perlindungan hukum karena selain berdasarkan perjanjian kawin perlindungannya adalah melalui lembaga perkawinan. Dalam hal adanya permasalahan kewenangan suami dalam perkawinan yang disertai dengan perjanjian kawin diatur dalam Akta Perjanjian Kawin Nomor 103 tertanggal 14 Maret 2008, Pasal 1 dan Pasal 36 Ayat (1) UUP serta Pasal 3, Pasal 86 Ayat (2) dan Pasal 90 KHI. | en_US |
| dc.description.abstract | Di dalam masyarakat terdapat perkawinan yang dilaksanakan dengan perjanjian kawin, namun berdasarkan hasil penelitian terdapat wanprestasi atas perjanjian kawin yang seharusnya ditaati oleh kedua belah pihak. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi istri dalam hal suami melakukan wanprestasi atas perjanjian kawin di Kabupaten Klaten. Dengan adanya perjanjian kawin maka hak-hak istri dapat terlindungi, sehingga apabila terjadi wanprestasi atas perjanjian kawin yang dilakukan oleh suami maka istri mendapat perlindungan hukum, karena dalam perjanjian kawin terdapat ketentuan syarat dan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Sumber data diperoleh dari data sekunder dan data primer. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan, penelitian kepustakaan yaitu penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Data primer diperoleh dengan penelitian lapangan melalui wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan perlindungan hukum bagi istri dalam hal suami melakukan wanprestasi atas perjanjian kawin di Kabupaten Klaten maka istri mempunyai hak atas harta pribadi dan harta bawaannya. Upaya yang dapat dilakukan dalam hal ketidakwenangan suami mengatur harta pribadi dan harta bawaan istri adalah melalui musyawarah yang dilakukan oleh kedua belah pihak, musyawarah mufakat dengan keluarga, jika belum menemukan penyelesaian maka melalui mediasi, kemudian baru ditempuh melalui Pengadilan Agama untuk memperkuat adanya perlindungan hukum karena selain berdasarkan perjanjian kawin perlindungannya adalah melalui lembaga perkawinan. Dalam hal adanya permasalahan kewenangan suami dalam perkawinan yang disertai dengan perjanjian kawin diatur dalam Akta Perjanjian Kawin Nomor 103 tertanggal 14 Maret 2008, Pasal 1 dan Pasal 36 Ayat (1) UUP serta Pasal 3, Pasal 86 Ayat (2) dan Pasal 90 KHI. | en_US |
| dc.publisher | FH UMY | en_US |
| dc.subject | PERLINDUNGAN HUKUM | en_US |
| dc.subject | PERJANJIAN KAWIN | en_US |
| dc.title | PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KAWIN DI KABUPATEN KLATEN | en_US |
| dc.type | Thesis
SKR
F H
048 | en_US |
