Salah Satu perubahan besar dalam keuangan publik di tingkat Desa adalah adanya pemberian dana Desa kepada seluruh Desa yang berada di wilayah Indonesia, dana Desa ini di keluarkan sejak tahun 2015 menurut Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, adapun substansi dari dana Desa menurut peraturan menteri Desa No.21 tahun 2015 tentang prioritas penggunaan dana Desa ialah untuk pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa tentunya dengan menjunjung tinggi asas akuntabilitas. Namun kenyataannya menunjukan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa pada pelaksanaan dana Desa di Desa Gufasa dan Matui berjalan belum optimal, seperti kurangnya sosialisasi terkait penggunaan dana Desa, serta jumlah dana Desa yang di terima.