| dc.contributor.author | MUKTI, TAKDIR ALI | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-30T07:03:10Z | |
| dc.date.available | 2017-08-30T07:03:10Z | |
| dc.date.issued | 2017-07-14 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/13951 | |
| dc.description | Penelitian ini masih berlangsung karena membutuhkan waktu 6 bulan dan bisa lebih menyesuaikan keadaan di lapangan terutama terkait dengan para informan kunci yang dibutuhkan kontribusinya. Kemungkinan merubah beberapa substansi pemnelitian juga sangat dimungkinkan untuk memperjelas novelty yang sedang digali. | en_US |
| dc.description.abstract | Kewenangan menjalin hubungan kerjasama dengan pihak asing baik pemerintah asing maupun swasta asing dimiliki oleh Pemerintah Aceh berdasarkan Helsinki Agreement maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang mengatur pemerintahan Aceh secara lek specialis. Dalam melaksanakan kewenangan ini berbagai fakta ditemukan terkait kelembagaan maupun tarik menarik kepentingan antara pusat dan daerah. Problem efektifitas dalam pelaksanaan kewenangan melakukan paradiplomacy muncul dari fakta tersebut. Penelitian ini, yang masih berlangsung dan terbuka kemungkinan untuk berubah secara substantif, berusaha mencari jawab atas mengapa in-efektifitas itu terjadi dan berupaya menggali novelty yang dikembangkan dalam penelitian ini. | en_US |
| dc.description.sponsorship | Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | en_US |
| dc.subject | Paradiplomacy Aceh Hukum Islam | en_US |
| dc.title | DINAMIKA PELAKSANAAN KEWENANGAN PARADIPLOMASI DALAM PEMERINTAHAN BERDASARKAN HUKUM SYARIAH ISLAM DI PROVINSI ACEH | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
