Kewenangan menjalin hubungan kerjasama dengan pihak asing baik pemerintah asing maupun swasta asing dimiliki oleh Pemerintah Aceh berdasarkan Helsinki Agreement maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang mengatur pemerintahan Aceh secara lek specialis. Dalam melaksanakan kewenangan ini berbagai fakta ditemukan terkait kelembagaan maupun tarik menarik kepentingan antara pusat dan daerah. Problem efektifitas dalam pelaksanaan kewenangan melakukan paradiplomacy muncul dari fakta tersebut. Penelitian ini, yang masih berlangsung dan terbuka kemungkinan untuk berubah secara substantif, berusaha mencari jawab atas mengapa in-efektifitas itu terjadi dan berupaya menggali novelty yang dikembangkan dalam penelitian ini.