| dc.description.abstract | Konflik yang terjadi di masyarakat Provinsi Kalimantan Utara dalam pemilihan umum kepala daerah yang pertama kalinya pada tahun 2015 yaitu ketidakterimaan dari salah satu pendukung calon setelah perhitungan suara. Di karenakan kalahnya putra daerah dari salah satu calon wakil gubernur dari semua tempat hasil perhitungan suara (TPS) yang ada di Kalimantan Utara. Maka dari itu demonstrasi sampai konflik kekerasan fisik seperti pembakaran kantor Gubernur, pembakaran kantor KPU, spanduk, bakar ban, dan pembakaran mobil tidak dapat di redamkan. Dari kejadian ini sekian persen (%) masyarakat Provinsi Kalimantan Utara yang tidak mementingkan intelektual dari pada putra daerah sendiri. Oleh karena hal itu ada beberapa faktor yang dapat di kaji.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang di gunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrument kunci, teknik pengumpulan data dapat di lakukan secara triangulasi (gabungan). Lokasi penelitian yakni di Provinsi Kalimantan Utara dan unit analisa dalam penelitian ini adalah masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara, data yang di kumpulkan melalui wawancara. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi di lapangan tanpa ada rekayasa yang dilakukan penulis di lingkungan masyarakat Kalimantan Utara dan KPU Provinsi Kalimantan Utara. Teknik analisa data di lakukan dengan memilah-milah informasi menjadi suatu yang dapat dikelola dan dirangkai dalam struktur makna yang logis.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Provinsi Kalimantan Utara memiliki antusias yang cukup tinggi kepada putra daerah sebagai kepala daerah, masyarakat juga mampu mempengaruhi situasi dalam kegiatan politik. Faktor-faktor yang mempengaruhi konflik pada aksi penolakan adalah perilaku, sentimen kedaerahan, tingkat intelektual, budaya, dan moral.
Kesimpulannya yakni, konflik yang terjadi di Provinsi Kalimantan Utara karena perbedaan pendapat antara masing-masing pihak, mereka merasa paling benar dan menyalahkan kelompok/pihak yang lainnya. Di tambah dengan provokator yang tidak dapat di cegah dalam pemilihan kepala daerah saat ini. | en_US |
