| dc.contributor.advisor | HIDAYAT, BENI | |
| dc.contributor.advisor | NASRULLAH | |
| dc.contributor.author | RIFAI, MUHAMMAD FAISYAL | |
| dc.date.accessioned | 2017-09-26T06:06:45Z | |
| dc.date.available | 2017-09-26T06:06:45Z | |
| dc.date.issued | 2017-09-07 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/15069 | |
| dc.description.abstract | Perkembangan ekonomi di Indonesia terutama di kota besar terjadi sangat
cepat dan sangat pesat. Data pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia juga
berbanding lurus dengan kebutuhan pimer manusia khususnya tempat tinggal. Dan
solusi terbaik adalah pembangunan rumah susun itu karena pembangunan rumah
susun tidak memerlukan lahan yang luas yang notabene lahan di perkotaan sangatlah
mahal. Dan pembangunan rumah susun memerlukan standart dan landasan hukum
agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Untuk mengatasi permasalahan itu maka
pemerintah perlu mengeluakan peraturan guna dijadikan landasan hukum dalam
pembangunan rumah susun di Indonesia yaitu pada Undang-undang Nomor 20 Tahun
2011 tentang Rumah Susun
Dalam pembangunan Rumah Susun terdapat beberapa persyaratan yang telah
di tentukan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.
Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam Pembangunanya Harus Memenuhi
persyaratan yang telah di tentkan dalam Pasal 24 huruf a, b, dan c yaitu persyaratan
Administratif, Teknis, dan ekologis.
Metode yang di gunakan adalah penelitian empiris. Penelitian ini mengunakan
pendekatan empiris serta adanya penambahan unsur hukum normatif. Untuk
mengetahui apakah Pemerintah Kabupaten Sleman telah melaksanakan persyaratan
dalam pembangunan rumah susun.
Setelah peneliti melakukan penelitian peneliti menyimpulkan bahwa
Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman telah melaksanakan persyaratan yang di
amanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tenang Rumah Susun dalam
pembangunan rumah susun. Dan permasalahan yang timbul dalam pembangunan
rumah susun bukan dari segi yuridis tetapi penolakan dari warga sekitar namun itu
dapat di selesaikan dengan pemaparan pada masyarakat oleh pemerintah daerah
mengenai perencanaan pembangunan rumah susun. | en_US |
| dc.publisher | FH UMY | en_US |
| dc.subject | Persyaratan, Pembangunan Rumah susun, Hambatan | en_US |
| dc.title | PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 DI KABUPATEN SLEMAN | en_US |
| dc.type | Thesis
SKR
F H
211 | en_US |
