| dc.contributor.advisor | HIDAYAT, BENI | |
| dc.contributor.advisor | SUNARNO | |
| dc.contributor.author | MUZIZAT, ALIFF | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-13T06:41:57Z | |
| dc.date.available | 2018-01-13T06:41:57Z | |
| dc.date.issued | 2017-12-04 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/16744 | |
| dc.description | Wilayah kabupaten Merauke masih melakukan proses pemindahan hak atas tanah adat yang bersifat hak ulayat sering dilakukan pengalihannya hak kepemilikan melalui perbuatan hukum pelepasan hak atas tanah adat dalam hukum perdata disebut perjanjian jual beli tanah, dalam pelaksanaan kepada masyarakat selaku pembeli dikenal dalam hukum adat di sebut pelepasan hak atas tanah sedangkan jual beli yang dilakukan dibawah tangan merupakan syarat mutlak bagi terjadinya peralihan hak, namun dimaksudkan disesuaikan adat istiadat setempat maka perjanjian jual beli tanah harus didasari proses tersebut di atas, sehingga oleh suatu perbuatan pelepasan hak sebagai bagian dari syarat mutlak penyerahan hak ulayat dari masyarakat adat kepada masyarakat non adat di kabupaten Merauke sesuai adat setempat. Hal itu merupakan ketentuan hukum adat yang berlaku di seluruh Kabupaten Merauke dan sekitarnya bahwa surat pelepasan hak yang dikeluarkan dari LMA kepada anggotanya terhadap tanah-tanah adat yang bersifat komunal perlu dilakukan agar pelepasan tanah tersebut menjadi sah, dan tidak terjadi manipulasi atas hak-hak marga lain. Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui cara pemerintah melakukan penentuan dan penetapan keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat secara perorangan di kabupaten merauke. 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pemerintah untuk melakukan penentuan dan penetapan keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat secara perorangan di kabupaten merauke. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang membahas tentang cara pemerintah melakukan penentuan dan penetapan keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat secara perorangan di kabupaten merauke berdasarkan perdasus propinsi papua no 23 tahun 2008 tentang hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah. Narasumber dalam penelitian ini adalah Ketua Lembaga Masyarakat Adat. Responden dalam penelitian ini adalah Masyarakat yang telah melakukan jual beli tanah ulayat di Kabupaten Merauke. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara terhadap narasumber dan responden sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil analisis menunjukan bahwa: 1) Pelaksanaan Penentuan dan Penetapan Keberadaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan cara melakukan proses pelepasan tanah adat yang dilakukan oleh LMA (Lembaga Masyarakat Adat). 2) Faktor-faktor Yang Menghambat Pemerintah Untuk Melakukan Penentuan dan Penetapan Keberadaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat secara hukum dan non hukum. | en_US |
| dc.description.abstract | The district of Merauke is still in the process of transferring customary land rights that are often transferred to the right of ownership through the legal act of releasing customary land rights in civil law is called the land sale agreement, in the implementation to the community as the buyer is known in customary law called release the rights to land while the sale and purchase done under the hands is an absolute requirement for the occurrence of the transfer of rights, but intended to be customized local customs then the land sale and purchase agreement must be based on the above process, so that by an act of disposal of the rights as part of the absolute requirement of the handover of hak ulayat from indigenous peoples to non-adat communities in Merauke district according to local custom. It is a provision of customary law prevailing throughout Merauke District and surrounding areas that the release of rights issued from the LMA to its members against customary communal lands needs to be done so that the release of the land becomes legal, and there is no manipulation of clan rights other. The purpose of this study are: 1) To know how the government to determine and determine the existence of customary rights of customary law community individually in district merauke. 2) To know the factors that prevent the government from determining and determining the existence of customary rights of customary law community in individual regency merauke. This study includes a type of empirical legal research that discusses how the government determines and determines the existence of customary rights of customary law community in Merauke district based on provincial Papuan Perdasus no 23 year 2008 on customary rights of customary law community and individual rights of indigenous people on land . The resource persons in this research are the Head of Lembaga Masyarakat Adat. The respondents in this research are the people who have done the buying and selling of ulayat land in Merauke regency. Primary data sources were obtained through interviews with resource persons and respondents while secondary data were obtained from library studies. The results of the analysis show that: 1) Implementation of the Determination and Determination of the Indigenous Peoples Customary Land Rights by way of performing customary land release process by LMA (Lembaga Masyarakat Adat). 2) Factors Inhibiting the Government To Determine and Determine the Existence of Indigenous Peoples Customary Rights in a legal and non-legal manner. | en_US |
| dc.publisher | FH UMY | en_US |
| dc.subject | the release of customary land of individuals, customary land release process. pelepasan tanah adat perseorangan, proses pelepasan tanah adat | en_US |
| dc.title | PENENTUAN DAN PENETAPAN KEBERADAAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT SECARA PERORANGAN DI KABUPATEN MERAUKE BERDASARKAN PERDASUS PROVINSI PAPUA NO 23 TAHUN 2008 TENTANG HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN HAK PERORANGAN WARGA MASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS TANAH | en_US |
| dc.type | Thesis
SKR
F H
261 | en_US |
