| dc.contributor.advisor | ISHAK, ASWAD | |
| dc.contributor.author | SUSANTO, CLARINSA MEIRIKA | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-17T01:48:24Z | |
| dc.date.available | 2018-01-17T01:48:24Z | |
| dc.date.issued | 2017-12-22 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/16882 | |
| dc.description | Disahkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2010 memberikan standar baru mengenai pelaksanaan pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan. Adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut juga menjadi penyokong Badan Publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance dimana dengan adanya Undang-Undang tersebut dapat memaksimalkan transparansi informasi akan setiap aktivitas Badan Publik kepada masyarakat. Selain itu, Undang-Undang tersebut juga menjadi pedoman bagi masyarakat agar dapat mengawasi kinerja Badan Publik dengan baik.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang mendiskusikan tentang bagaimana Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Bantul mengimplementasikan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik melalui media online yaitu website dan facebook. Selanjutnya, dalam penelitian ini juga ingin mengetahui berbagai faktor yang menjadi pendorong dan penghambat pelaksanaan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 melalui media-media tersebut. Penelitian ini kemudian juga melihat bagaimana Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab Bantul memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi.
Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil bahwa dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dengan berpedoman pada transparansi, selain menyediakan media dan fasilitas yang mendukung tujuan tersebut juga membutuhkan tenaga kerja yang berkemampuan di bidangnya serta dukungan dan partisipasi masyarakat dalam memaksimalkan pemanfaatan berbagai media dan sumber daya manusia yang telah disediakan. | en_US |
| dc.description.abstract | The enactment of the Law No. 14 of 2008 of Public Information Disclosure in 2010 creates a new standard of the service implementation and governance management. The Law of Public Information Disclosure also becomes a proponent to realize good governance in order to maximize the transparency of information in each activity of Public Agency to the society. Moreover, the Law becomes the guidance for the society to monitor the performance of Public Agency.
This study is considered as a qualitative descriptive research discussing how the Department of Communication and Information of Bantul Regency implements the Law No. 14 of 2008 of Public Information Disclosure through online media such as website and facebook. This study finds out some factors which turn to be the proponent and inhibitor in the implementation of the Law No. 14 of 2008 through those media. Furthermore, this study reveals how the Department of Communication and Information of Bantul Regency fulfills the society’s need of information.
Based on this study, the result shows that in order to realize the good governance directed by the transparency, it needs media and facilitations that support the goal. Moreover, it also requires ingenious workers as well as the support and society participation in maximizing the utilization of various media and human resources that have been provided. | en_US |
| dc.publisher | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
| dc.subject | public information disclosure, good governance, online media keterbukaan informasi publik, good governance, media online | en_US |
| dc.title | PEMANFAATAN MEDIA ONLINE OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DALAM MEWUJUDKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK | en_US |
| dc.type | Thesis
SKR
755 | en_US |
