Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan yang cukup penting untuk segera diselesaikan. Begitu pula dengan yang terjadi didaerah Kabupaten Kulon Progo. Kabupaten ini menjadi kabupaten nomor dua dengan kesejahteraan rendah pada tahun 2011. Hal tersebut merupakan pekerjaan rumah bagi bupati terpilih di Kabupaten Kulon Progo untuk menekan angka kemiskinan. Program Kelompok Asuh Keluarga Binangun (KAKB) merupakan program pertama yang diusulkan oleh dr. Hasto Wardoyo, S.P(OG). Program ini adalah program pengentasan kemiskinan dengan menciptakan peluang - peluang usaha sendiri bagi si miskin dengan di dampingi si kaya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mendeskripsikan informasi - informasi serta dokumen - dokumen yang diperoleh dari pihak - pihak yang terkait. Obyek penelitian ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo sebagai implementor, 100 kelompok penerima sebagai sasaran program, serta kelompok - kelompok kepentingan lainnya. Program KAKB dimulai tahun 2013 namun peraturan yang mengikat mengenai program ini dikeluarkan tahun 2015 dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2015. Dalam pelaksanaannya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memilih 100 kelompok KAKB dari proposal yang telah masuk. Dalam implementassi program ini terdapat faktor - faktor yang mempengaruhi yaitu faktor komunikasi, faktor sumberdaya, faktor anggaran dan faktor pembagian potensi. Pada tahun 2015, kelompok - kelompok KAKB yang masih aktif hanya sedikit. Hal tersebut diakibatkan oleh tidak berjalan baiknya komunikasi antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo. Selain itu, faktor Sumber Daya Manusia menjadi penyebab paling utama, masyarakat sasaran tidak sadar tentang menjalankan fungsinya yang ada dalam kelompok. Selain itu, dinas terkendala dalam memonitoring karena keterbatasan anggaran. Serta pembagian potensi yang masih samar. Untuk kedepan di harapkan bagi Pemerintah Daerah untuk mengkaji dengan teliti program - program pengentasan kemiskinan yang akan di tuangkan dalam suatu program kegiatan sehingga dapat sesuai dengan sasaran dan tidak menghabiskan anggaran yang begitu besar. Selain itu perencanaan yang baik serta kerjasama dari semua pihak menjadi faktor utama yang seharusnya dibangun.