Search
Now showing items 1841-1850 of 2072
POLITIK PEMEKARAN WILAYAH “STUDI KASUS KEGAGALAN PEMBENTUKAN KABUPATEN LOMBOK SELATAN TAHUN 2014”
(FISIP UMY, 2016-12-09)
Pada dasarnya pemekaran wilayah adalah sesuatu yang memiliki tujuan
yang penting bagi daerah dalam suatu negara, disamping meningkatkan pelayanan
publik juga sebagai sarana pendidikan politik ditingkat lokal. Dalam ilmu ...
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERENTAK KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015
(FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA, 2016-12)
Aparatur Sipil Negara sebagai aparatur negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggarakan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan. ASN harus bersikap ...
PELAKSANAAN PROKASIH SUNGAI GADJAH WONG OLEH BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYA (Periode Tahun 2015)
(FISIP UMY, 2016-12-09)
Sungai Gajah Wong merupakan satu dari tiga sungai besar yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. sungai Gajah Wong tidak hanya dimanfaatkan sebagai aliran irigasi untuk mengaliri sawah, akan tetapi juga dimanfaatkan ...
PERAN DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN (DISTANBUNHUT) KABUPATEN TEMANGGUNG DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI TEMBAKAU TAHUN 2015
(FISIP UMY, 2016-12-10)
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Temanggung merupakan Dinas yang berperan penting di bidang pertanian. Beberapa peran yang sangat membantu para petani dalam meningkatkan kesejahteraannya, diantaranya ...
GOVERNANCE NETWORK DALAM PELAKSANAAN FESTIVAL KESENIAN YOGYAKARTA TAHUN 2014-2015
(UMY, 2016-12-01)
SINOPSIS
Yogyakarta adalah kota yang memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sampai saat ini masih tetap hidup di tengah-tengah masyarakat. Pengembangan kepariwisataan di kota Yogyakarta mengedepankan konsep pariwisata ...
PARTISIPASI POLITIK PENYANDANG DIFABEL PADAPEMILIHAN UMUM PRESIDEN TAHUN 2014 DI KOTA YOGYAKARTA
(FISIP UMY, 2016-12-10)
Partisipasi setiap warga negara dalam pemilu merupakan hak asasi yang harus dijunjung tinggi.Setiap warga negara berhak terlibat dalam mengambil kebijakan politik dan negara wajib melindungi hak-hak tersebut. Pada Pemilu ...
KEBIJAKAN PEMDA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK SENGKETA LAHAN DI DESA PARANGTRITIS KECAMATAN KRETEK KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(FISIP UMY, 2016-12-10)
Konflik pertanahan di Desa Parangtritis Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta terjadi kerena akibat perubahan status tanah seluas1.079.245 Ha dari Tanah Milik Adat yang di klaim dimiliki oleh 256 orang warga desa ...
PERAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DALAM MENJALANKAN FUNGSI DPRD KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2014-2019
(FISIPOL UMY, 2016-12-09)
Peran Anggota Perempuan Dalam Menjalankan Fungsi DPRD Di Kabupaten Lombok Utara tahun 2014-2019. beranjak dari sedikitnya jumlah keterwakilan perempuan di Lembaga DPRD Kabuapaten Lombok Utara yakni hanya dua orang anggota ...
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL PADA MASA KEPEMIMPINAN SRI SURYAWIDATI TAHUN 2010-2015 (Studi Kasus di Kecamatan Kretek)
(FISIPOL UMY, 2016)
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantul. Alasan memilik Bantul karena: (1) Bupati Bantul adalah Bupati perempuan pertama di DIY; (2) Bupati Bantul dianggap sebagai pelanggengan kekuasaan suaminya yaitu Idham Samawi ...
KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL ALA DALANG WAYANG KI ENTHUS SUSMONO (BUPATI KABUPATEN TEGAL PERIODE 2014-2019)
(FISIPOL UMY, 2016)
Salah satu problematika bangsa Indonesia yang cukup krusial pada saat ini adalah krisis kepemimpinan terutama di tataran daerah (Provinsi dan Kabupaten atau Kota). Salah satu dampak dari krisis kepemimpinan adalah terjadinya ...