| dc.contributor.advisor | | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-10T06:58:07Z | |
| dc.date.available | 2018-02-05T06:53:35Z | |
| dc.date.issued | 2018-02-05T06:53:35Z | |
| dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/17427 | |
| dc.description | Penelitian skripsi ini membahas tentang aturan Presidential Threshold dalam Pemilu tahun 2019, sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengkaji implikasi dari penerapan konsep Presidential Threshold terhadap Pemilihan Umum Serentak di Indonesia tahun 2019 mendatang.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan (Library Research). Untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil kajian dalam penelitian ini dengan baik, valid dan logis, penyusun melakukan telaah atas bahan penelitian secara kualitatif, kemudian analisis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-deduktif-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksaan Pemilu Serentak tahun 2019 tidak bisa menggunakan ketentuan Presidential Threshold untuk pemilihan Presiden karena pelaksanaan Pemilu Legislatif bersamaan dengan Presiden. Penelitian ini memberikan saran bahwa sebaiknya jika tetap menggunakan aturan Presidential Threshold, Pemilihan Umum dilaksanakan terpisah antara legislatif dan eksekutif. Namun jika harus menggunakan sistem Pemilu yang serentak antara legislatif dan eksekutif, maka aturan Presidential Threshold harus ditinjau ulang relevansinya | en_US |
| dc.publisher | FH UMY | en_US |
| dc.subject | Presidential Threshold, Pemilu serentak, sistem pemerintahan Presidensiil | en_US |
| dc.title | IMPLIKASI PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PEMILU SERENTAK 2019 | en_US |
| dc.title.alternative | (STUDI ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM) | en_US |
| dc.type | Thesis
SKR
F H
265 | en_US |
